Jakarta – Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubad Matraji menyampaikan ada sederet permasalahan yang harus dituntaskan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ubaid, masalah dana menjadi sorotan utama dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Kementrian Pendidikan Korea Selatan Umukan 4.000 Sekolah Ditutup, Kenapa?
Dari anggaran pendidikan tahun 2025, program MBG memakan dana Rp 223 triliun dari total anggaran pendidikan Rp 769,1 triliun.
Adapun total anggaran MBG mencapai Rp 335 triliun. Sebanyak Rp 223 triliun dan juga anggaran MBG diambil dari sektor pendidikan, setara 66% alias nyaris 70%.
Selebihnya, anggaran MBG Rp 24, 7 triliun dari sektor kesehatan, dan juga Rp 19,7 triliun dari sektor ekonomi, Artinya, dana MBG paling banyak mengambil anggaran pendidikan.
“Gimana ceritanya anggaran makan-makan sumber danannya hampir 70 peresen ngerampok dari anggaran pendidikan,” kata Ubaid dalam diskusi Catatan akhir tahun Rapor Pendidikan 2025 yang digelar JPPI di Bakoed Kopi Cikmi, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025)
Siapkan Gugatan ke MK
Ubaid dan juga tim JPPI telah mengkaji perihal MBG dan menemukan mega wheel pragmatic adanya pelanggaran terhadap pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam pesal tersebut diamankam anggaran pendidikan sebesar 20%.
Namun, karena terambil oleh program MBG, anggaran pendidikan memiliki sisa 14,21% Oleh karena itu. JPPI bersama Indonesia Coruption Watch (ICW) dan juga kondisi masyarakat sipil berencana akan mengajukan Judical Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini jelas melanggar Pasal 31 UUD 45 dan juga Januari akan kami daftarkan Judical Review ke Mahkamah Kontitusi,”katanya.
Penyelewangan MBG di Sekolah
Ubaid juga menemukan adanya sekolah yang memungut tarif untuk setiap MBG yang masuk. Dari sana, oknum mendapatkan pemasukan baru lewat MBG.
“Begitu MBG ini masuk-masuk ke sekolah negeri dan juga sekolah swast, ada banyak saya mendapatkan laporan dari SPPG juga mendapat laporan dari sekolah. Dari SPPG itu banyak sekali SPPG-SPPG yang dipalakin oleh sekolah.
“Kalau MBG mau masuk ke sekolah saya, satu anak seribu. SPPG harus bayar ke sekolah saya satu anak seribu per hari. Kalau sekolah saya itu muridnya bisa sampai 5000,5000 kali seribu berapa? Rp 5 juta, Rp 5 juta sehari.
Tak hanya itu, Ubaid juga tak memungkin sekelumut permasalahan lain situs slot terkait MBG yakni keracunan makanan, limbah sisa MBG, dan juga takanan menu MBG yang beberapanya masih belum sesuai dengan kebutuhan gizi anak.
Pendidikan Aman Jika MBG 2 Bulan Dipangkas
Berdasarkan perhitungan JPPI, Ubaid melihat untuk membuat angka putus sekolah tuntas, Indonesia memerlukan Rp 75 triliun lagi. Dana Rp 75 triliun sudah cukup membuat sekolah negeri dan juga swasta gratis.