Jakarta – Dalam rangka mempercepet pengentasan kemiskinan, Kementrian, Sosial akan membuka sekolah rakyat untuk semua jenjang dari sekolah menengah atas. Skemanya, seluruh biaya pendidikan, seragam, makan dan akomidasi lainnya ditanggung seratus persen oleh negara.
Baca Juga: Lenyap 70% Dana MBG dari Anggaran Pendidikan, JPPI Siapkan Gugatan ke MK
Sekitar 1000 peserta didik yang berasal dari kalangan tidak mampu akan ditampung di asrama.Sekolah rakyat yang dianggarkan casino online Rp 100 milliar per satuan pendidikan akan dimulai juli 2025 ini.
Mencermat hadirnya pemerintah pusat dalam sekolah rakyat tampaknya Pemerintah Prabowo mulai melakukan eksperimen dengan mengkompromikan ideologi sosialisme dengan kapitalisme dalam dunia pendidikan.
Peran Negara versus Janji Politik
Dalam konstitusi, n negara bertanggung jawab sekaligus menjamin hak warga negara dalam pendidikan. Tidak hanya itu, alokasi 20% pendidikan secara eksploif dinyatakan dalam konstitusi. Sementara itu, negara membuka partisipasi masyarakat dalam pembiayaan.
Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar masyarakat dapat aktif terlibat dalam satuan pendidikan sehingga semua sekolah di suruh daerah sekolah berutu karena peran serta aktif.
Dan Perspektif regulasi, corak ideologi kapitalisme dapat terlihat dari pembagian kewajiban. Negara membuka partisipasi masyarakat, termasuk dalam pembiayaan, dan juga penyelenggaraan sekolah di bawah yayasan sebagai badan penyelenggaraan pendidikan.
Melihat proporsi ini, sekelas dapat terlihat bahwa negara memiliki keterbatasan dalam menjalankan amanah konstitusi . Saat sekolah-sekolah dikelola oleh masyarakat, Kemudian pemerintah merupajan instentif “ala kadarnya” dalam Bentuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Sekolah Rakyat dan Kompleksitasnya
Otonomi daerah meniscayakan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah kepada kabupaten/kota dan provinsi, sementara pendidikan tinggi kepada pemerintah pusat. Selain itu, pendidikan tidak hanya di urus oleh kementrian pendidikan tinggi.
Dengan adanya sekolah rakyat beratati menambah lagi satu kementrian yang turut mengelola pendidikan. Melihat beberapa titik yang akan dijadikan sekolah rakyat, Kementrian Sosial menggunakan asetnya umtuk dijadikan satuan pendidikan.
Tenaga pengajar dan kepada sekolah akan direkrut daftar maxbet dari guru penggerak, dan guru yang telah lulus PPG. Tidak sulit mencari tenaga pendidik dan kependidikan di tengah melimpahnya lulusan fresh graduate LPTK.
Namun, keberadaan sekolah rakyat ini akan menambah kompleksitas pengelolaan pendidikan, Pertama, kehadiran negara dengan membiayai siswa tidak mampu secara penuh sekolah mengadopsi ideologui sosialisme.